Jum`at, 18 Januari 2019 06:38:41
Home | Core Economic Reviews
Refleksi Ekonomi 2018: Bertahan di Tengah Tekanan Eksternal
Friday, 28 December 2018

Sepanjang tahun 2018 kita menyaksikan bagaimana resiliensi ekonomi Indonesia diuji di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Ekonomi dunia di tahun 2018 memang tengah berada pada kondisi yang kurang favourable bagi banyak negara termasuk Indonesia, sejalan dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan di banyak negara dan pengetatan moneter yang dipicu oleh kebijakan The Fed, penurunan harga komoditas ekspor, serta ketidakpastian yang diciptakan oleh perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Pada saat ekonomi global kurang mendukung, ekonomi Indonesia tahun 2018 diperkirakan tumbuh sedikit lebih baik dibanding pertumbuhan di tahun 2017 yang mencapai 5,07%. Sampai dengan kuartal ketiga realisasi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,17%, sejalan dengan prediksi CORE Economic Outlook 2018 yang disampaikan pada bulan November 2017, yakni tumbuh sebesar 5,1-5,2%.

Di satu sisi, capaian tersebut menunjukkan relatif masih kuatnya daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global. Namun di sisi lain, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, apalagi untuk melakukan lompatan, masih belum berhasil. Terlebih lagi jika dibandingkan sejumlah negara tetangga yang mampu tumbuh lebih baik meskipun sama-sama menghadapi tekanan global. Filipina dan Vietnam, misalnya, masing-masing mampu tumbuh 6,30% dan 7,02%, pada tiga kuartal pertama 2018.

 

Tekanan Ekonomi Global

Tahun ini ekonomi global tumbuh relatif sama dengan tahun lalu yakni 3,7%. Hal ini lebih didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dari 2,3% tahun 2017 menjadi 2,4 tahun 2018. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang masih stagnan di angka pertumbuhan 4,7%. Kebijakan fiskal yang ekspansif mampu mendorong ekonomi AS tumbuh lebih tinggi tahun ini, meskipun berdampak pada peningkatan utang yang membebani fiskal negara itu di masa depan. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melanjutkan tren pelemahan sebagai imbas dari proses rebalancing, pengetatan regulasi di sektor finansial, serta perang dagang dengan AS yang sudah mulai terasa efeknya. Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa juga melambat dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh pelemahan permintaan ekspor dan masih rendahnya tingkat konsumsi domestik.

Sementara itu, tahun ini sejumlah negara emerging market mengalami guncangan ekonomi yang cukup kuat seperti krisis mata uang di Turki, Argentina, dan Venezuela, akibat menurunnya permintaan ekspor, penurunan harga komoditas, serta pengetatan likuiditas akibat dari pengetatan moneter oleh The Fed. Maraknya kebijakan-kebijakan protektif negara-negara maju juga menghambat pertumbuhan ekspor negara-negara berkembang. Perang dagang AS-Tiongkok, selain menahan pertumbuhan kedua negara tersebut, juga membawa dampak pada penurunan kinerja ekspor negara-negara yang menjadi mata rantai pasok bagi kedua negara tersebut. Meskipun bagi beberapa negara berkembang lain seperti Vietnam, perang dagang malah memberikan dampak positif karena menjadi tujuan relokasi bagi investasi perusahaan-perusahaan yang menghindari kenaikan tarif.

Sepanjang tahun ini The Fed secara intensif memberlakukan pengetatan moneter dengan empat kali menaikkan Federal Fund Rate, sejalan dengan tingkat inflasi di AS yang semakin tinggi dan angka pengangguran yang turun tajam. Pengetatan ini telah berdampak pada pengetatan likuiditas serta meningkatnya volatilitas nilai tukar bagi negara-negara emerging market. Sementara itu, European Central Bank dan Bank of Japan masih melanjutkan kebijakan moneter yang lebih longgar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara mereka.Melemahnya permintaan global bersamaan dengan meningkatnya pasokan pada sejumlah komoditas telah menekan harga baik komoditas energi dan non-energi. Tren harga komoditas menunjukkan tren penurunan di tahun ini meskipun secara tahunan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Walaupun harga minyak jenis Brent mengalami kenaikan sampai dengan bulan Oktober hingga di kisaran US$77 per barrel, pada bulan November mengalami penurunan tajam menjadi US$50,5 per barrel. Untuk minyak sawit, harga mengalami penurunan persisten hingga mencapai 26% secara yoy per November 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh peningkatan produksi oleh dua eksportir utama, Indonesia dan Malaysia, serta pelemahan permintaan importir utama khususnya India yang meningkatkan tarif impor bagi komoditas tersebut.

Rapor Buruk Defisit Perdagangan
Kondisi global yang relatif suram tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada kinerja ekspor Indonesia. Dalam tiga kuartal pertama 2018, ekspor hanya tumbuh 7,1%, lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 9%. Neraca perdagangan hingga bulan November 2018 mengalami defisit US$7,5 miliar, paling parah sejak periode Januari hingga November 2013 yang mengalami defisit. Dalamnya defisit tahun ini tidak hanya disebabkan oleh melemahnya permintaan ekspor dan nilai tukar rupiah, tetapi juga didorong oleh akselerasi impor yang hingga November mencapai 27,9% (migas) dan 21,1% (non-migas).

Paling tidak ada tiga faktor yang menekan pertumbuhan ekspor pada tahun 2018. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekspor yang terjadi sejalan dengan melemahnya pertumbuhan negara-negara tujuan ekspor. Ekspor ke Tiongkok, sebagai tujuan ekspor terbesar, pada periode Januari-November tahun ini hanya tumbuh 18,5%, kurang dari separuh pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 44,5%. Kedua, harga sejumlah komoditas andalan ekspor terutama di sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet juga melemah. Ketiga, kebijakan negara-negara tujuan ekspor yang lebih protektif. India yang merupakan tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia telah menaikkan pajak impor minyak sawit mentah dari 30% menjadi 44%, dan minyak sawit olahan dari 40% menjadi 54%.

Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor belum efektif untuk menahan pesatnya laju permintaan impor pada tahun ini. Dalam tiga kuartal pertama 2018, impor barang dan jasa tumbuh 14%, dua kali lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,7%. Pertumbuhan paling pesat terjadi pada impor barang non-migas yang dalam 11 bulan terakhir mencapai 21,1%, padahal pada periode yang sama tahun lalu tumbuh 13,5%. Impor golongan serealia tumbuh paling tinggi tahun ini (30,17%), yang antara lain didorong oleh meningkatnya impor dari AS seiring dengan pencabutan kebijakan non-tarif bahan pangan oleh WTO, dan peningkatan impor beras untuk menutupi kebutuhan domestik. Kategori besi dan baja juga tumbuh sangat mengesankan tahun ini (27,81%), sejalan dengan meningkatnya arus masuk baja Tiongkok ke tanah air termasuk untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Peningkatan itu terlihat dari melesatnya pertumbuhan impor nonmigas sepanjang Januari hingga November 2018 dari Tiongkok dan AS yang masing-masing sebesar 28,5% dan 20,2%.

Gejala Perlambatan Investasi
Selain perdagangan yang mengalami defisit, kinerja investasi pada tahun 2018 juga kurang begitu menggembirakan. Pada tiga kuartal pertama tahun 2018, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memang masih tumbuh 6,9%, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,7%. Walau demikian, pertumbuhan yang tinggi tersebut cenderung didorong oleh pertumbuhan pada kuartal pertama dan kedua saja yang mencapai 7,95% dan 5,86%. Adapun pada kuartal ketiga 2018, PMTB tumbuh lebih rendah (6,96%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,08%.
Pertumbuhan investasi tahun ini lebih banyak ditopang oleh investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan BUMN, sementara investasi sektor swasta cenderung melambat. Anggaran belanja infrastruktur pada APBN 2018 sebesar Rp 410 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp390 triliun. Sayangnya, realisasi anggaran tersebut diperkirakan lebih rendah. Pasalnya, sampai dengan Oktober 2018, realisasi belanja modal APBN baru mencapai 52%.

BUMN masih melanjutkan kegiatan investasi terutama yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional. Meskipun demikian, kegiatan tersebut tidak terlalu ekspansif akibat meningkatnya risiko pembiayaan yang tercermin pada debt to equity sejumlah BUMN Karya yang naik secara signifikan.
Sementara itu, investasi swasta masih melanjutkan tren perlambatan yang terjadi sejak tahun 2017, terutama yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Data BKPM menunjukkan pertumbuhan PMA pada triwulan kedua dan ketiga tahun ini terkontraksi masing-masing sebesar 13% dan 20%. Dilihat secara sektoral, investasi sektor sekunder (manufaktur) turun paling tajam. Dalam tiga kuartal pertama tahun 2018, investasi sektor manufaktur terkontraksi 24% untuk PMA dan 13% untuk PMDN, lebih kontraktif dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang masing-masing tumbuh -22% untuk PMA dan -3% untuk PMDN.

Di samping persoalan klasik seperti hambatan dalam pembebasan lahan, tumpang tindih peraturan, koordinasi yang lemah, persoalan teknis dalam prosedur perizinan termasuk dalam penerapan sistem online single submission masih menjadi penghambat pertumbuhan investasi tahun ini. Beberapa kebijakan pemerintah untuk menggaet investasi, seperti pemberian kemudahan bagi tenaga kerja asing, insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance juga belum memperlihatkan dampak signifikan tahun ini. Selain itu, tingkat suku bunga yang tinggi dan ketidakpastian situasi ekonomi global juga ikut berkontribusi terhadap perlambatan investasi secara agregat.

Konsumsi Rumah Tangga Penopang Pertumbuhan
Beruntung pada tahun 2018 ini, pelemahan permintaan global yang menekan pertumbuhan ekspor tidak diikuti oleh pelemahan permintaan dan konsumsi dalam negeri. Meskipun konsumsi rumah tangga tahun ini masih belum terlalu kuat, kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Indikasinya terlihat diantaranya dari pulihnya indeks penjualan riil terhitung mulai triwulan kedua tahun 2018, setelah hampir selama dua tahun mengalami penurunan. Penjualan mobil pada periode Januari-November 2018 juga tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Meningkatnya pertumbuhan konsumsi swasta disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, inflasi akumulatif hingga November yang relatif rendah (hanya 2,5%), yang di antaranya disebabkan rendahnya inflasi barang-barang yang diatur pemerintah (administered prices). Harga BBM Premium dan Pertalite dan tarif listrik relatif stabil, meskipun dari Januari hingga Oktober terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia. Kedua, meski secara bulanan menunjukkan penurunan, secara rata-rata harga komoditas energi dan non energi di pasar internasional selama tiga kuartal pertama tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, anggaran bantuan sosial pada APBN 2018 juga cukup tinggi, mengalami kenaikan 42% menjadi Rp81 triliun dari Rp57 triliun pada tahun 2017. Perbaikan tingkat konsumsi masyarakat juga terjadi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan turun dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 9,8% tahun ini. Pembagian bansos yang dilakukan sebelum pelaksanaan survei kemiskinan oleh BPS menjadi salah satu penyebabnya. Demikian pula, tingkat pengangguran turun dari 5,5% (Agustus 2017) menjadi 5,3% (Agustus 2018).

Risiko Pembiayaan Fiskal Meningkat
Kinerja penerimaan dan belanja pemerintah tahun ini sebenarnya lebih baik dibanding tahun 2017, terlihat dari realisasi belanja maupun penerimaan yang mengalami perbaikan signifikan. Realisasi belanja Pemerintah sampai dengan November tahun ini meningkat 11%, atau lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai 7%. Penyerapan belanja tahun ini juga sedikit lebih baik khususnya belanja yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak, belanja bantuan sosial, dan belanja pemerintah yang terkait pelaksanaan sejumlah even akbar seperti Asian Games, dan Asian Para Games. Akan tetapi, pos belanja modal yang merupakan belanja produktif, sampai dengan November 2018 ternyata baru mencapai Rp
128 triliun, atau mengalami kontraksi pertumbuhan -6%. Padahal, tahun lalu pertumbuhan realisasi belanja modal mencapai 13%. Secara keseluruhan, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB tahun ini berada di kisaran 5%, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2017.


Pertumbuhan realisasi belanja negara juga ditunjang oleh meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan. Hingga November 2018 pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 15%, meski pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5,17%. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut ditunjang oleh membaiknya penerimaan PPh, PPN, dan Cukai. Sampai dengan November 2018, Pos penerimaan PPh tumbuh 16%, PPN tumbuh 14%, sementara cukai tumbuh 13%. Meningkatnya penerimaan perpajakan ini juga banyak didorong oleh faktor windfall kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Harga minyak misalnya, dalam asumsi APBN 2018 ditetapkan 48 USD/barel namun faktanya rata-rata harga minyak tahun ini mencapai 69,7 USD/barel. Begitupun dengan nilai tukar yang ditetapkan Rp 13.400 namun secara rata-rata bergerak di angka Rp 14.200. Kombinasi kedua faktor ini mendorong peningkatan realisasi pos PPh migas dan PPN barang impor, yang masing-masing tumbuh 26,6% dan 26,3%.

Di luar penerimaan perpajakan, realisasi PNBP juga mengalami peningkatan. Pada tahun ini pertumbuhan realisasi PNBP sampai dengan November mencapai 32%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 22%. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan harga minyak pada tahun ini. Pada tahun ini rata-rata harga minyak mencapai 69,7 US$/barel angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak tahun lalu yang mencapai 52 US$/barel.

Walaupun realisasi belanja dan penerimaan APBN secara umum membaik, risiko pembiayaan fiskal pada tahun 2018 juga cenderung makin tinggi. Pasalnya, peningkatan suku bunga acuan sebanyak empat kali oleh The Fed yang menekan nilai tukar rupiah tahun ini telah mengakibatkan peningkatan pembiayaan utang. Total utang pemerintah pusat sampai dengan November 2018 mencapai Rp 4.395 triliun, atau meningkat 12% dibandingkan tahun
lalu yang mencapai Rp 3.928 triliun. Peningkatan ini tidak terlepas dari porsi utang dalam valas pemerintah yang mencapai 40% dari total utang pemerintah pusat. disamping itu, Adapun bunga utang mencapai Rp 105 triliun meningkat 10% dari meningkat pertumbuhan realisasi bunga utang pada tahun 2017 yang mencapai Rp 96,1 triliun. Kenaikan suku bunga The Fed juga berdampak pada meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun per November mencapai 7,99%. Peningkatan ini berdampak semakin mahalnya cost of fund obligasi pemerintah dan juga swasta.

Pengetatan Moneter
Sebagai respon terhadap pengetatan moneter yang dilakukan oleh The Fed serta pelebaran defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia selama tahun 2018 telah menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 175 basis poin dari 4,5% per Desember 2017 menjadi 6% per November 2018. Peningkatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik sektor keuangan domestik agar tetap menarik bagi investor khususnya pihak asing.

Sepanjang 2018, nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Hingga akhir November Rupiah terdepresiasi hingga 5,8% (ytd). Disamping karena tekanan dari luar, pelemahan ini juga disebabkan oleh faktor domestik, terutama peningkatan defisit perdagangan barang yang menjadi penyebab utama meningkatnya defisit transaksi berjalan tahun ini yang pada kuartal III mencapai 3,37% dari PDB.

Sementara itu, pengetatan moneter BI, tidak berdampak signifikan bagi peningkatan tingkat suku bunga perbankan. Tingkat suku bunga kredit perbankan per Oktober 2018, turun 40 basis poin dari Desember 2017. Di samping itu pertumbuhan kredit juga tumbuh lebih baik yakni 13% per Oktober 2018, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 8,1%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh sektor teknologi informasi, listrik dan gas, dan pertambangan.

Penguatan Basis Ekonomi Domestik
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 masih ditopang oleh konsumsi swasta yang masih tumbuh stabil di tengah merosotnya pertumbuhan ekspor dan investasi domestik. Oleh sebab itu, dalam situasi tekanan ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang mampu menahan daya beli masyarakat dan menghindari kebijakan yang mendorong inflasi seperti menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan cukai rokok.

Anggaran pemerintah saat ini masih sangat bergantung pada penerimaan pajak dengan tren penerimaan yang relatif rendah. Meskipun demikian, perlu upaya sistematis untuk mengefisienkan anggaran dengan meningkatkan penganggaran berbasis elektronik. Selain itu, perlu strategi untuk meningkatkan pendapatan non-pajak (PNBP). Di samping itu, pemerintah perlu menghentikan ekspansi hutang yang sangat membebani anggaran sebagaimana yang terlihat pada besarnya belanja bunga utang, apalagi potensi meningkatnya risiko nilai tukar dan risiko bunga sangat besar di tengah kondisi global yang masih suram.

Pemerintah juga perlu melakukan proteksi impor secara selektif pada barang-barang konsumsi, dan menerapkan kebijakan-kebijakan perdagangan yang mendukung pertumbuhan industri domestik seperti membatasi impor bahan baku yang dapat diproduksi di dalam negeri seperti tekstil dan baja. Di saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan kualitas ekspor beberapa komoditas yang menjadi andalan seperti palm oil, karet, dan pulp. Industri-industri yang memiliki daya saing tinggi perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar seperti pada industri petrokimia, tekstil, dan industri pengolahan sumber daya alam seperti nikel dan biji besi. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan yang saat ini nyaris berhenti semestinya ditingkatkan.

Perbaikan kondisi investasi domestik juga perlu dilakukan termasuk memanfaatkan situasi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Diperkirakan kebijakan ini tidak berlangsung singkat setidaknya selama masa kepemimpinan Donald Trump. Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain pengalihan permintaan impor dari kedua negara dan potensi relokasi perusahaan-perusahaan dari kedua negara yang berusaha menghindari pengenaan tarif di kedua negara tersebut. []

 

 

Penerbitan obligasi pemerintah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Surat Utang Negara (SUN) telah menjadi  salah...
Tahun 2019 adalah tahun krusial yang menjadi tahun pembuktian pemerintahan Jokowi-JK terhadap pencapaian target...