Jum`at, 18 Januari 2019 07:04:30
Home | Core Economic Reviews
Surplus Neraca Modal Tapi Defisit Transaksi Berjalan
Tuesday, 11 December 2018


Di tengah himpitan situasi global yang sedang dilanda pengetatan, arah kebijakan moneter Indonesia tahun depan agaknya akan melanjutkan kebijakan yang sama, konservatif. Tahun mendatang Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed) masih akan menerapkan pengetatan kebijakan moneter, salah satunya menaikkan suku bunga. Langkah ini kemungkinan akan diikuti oleh European Central Bank (ECB), yang mulai menormalisasi suku bunganya.

Maka bisa ditebak, Bank Indonesia (BI) juga akan melakukan hal yang sama. Hal ini agaknya sudah dapat dipastikan, hanya pertanyaannya, akan berapa kali? Saat kondisi global sedang tak pasti dan Rupiah dalam tekanan, jawaban yang paling instan bagi BI adalah menaikkan interest rate. Kenaikan suku bunga diyakini  dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah, tetapi disisi lain akan berdampak pada investasi dan pertumbuhan.

The Fed, saya duga, akan menaikkan suku bunganya paling banyak tiga kali dengan kemungkinan menahan jadi dua kali. Ini sedikit menurun daripada tahun ini yang rencananya mencapai 4 kali apabila desember ada kenaikan lagi.

Di tengah kemungkinan berlanjutnya  kenaikan suku bunga di atas, para pelaku ekonomi juga harus bersiap menghadapi kenaikan inflasi. Tahun ini inflasi diperkirakan di kisaran 3,2 persen atau di range bawah target BI yaitu 3,5 plus minus 1. Tahun 2019, inflasi diperkirakan melonjak seiring kemungkinan menaikkan harga BBM bersubsidi dan TDL yg sdh ditahan selama 2018.

Fokus BI saat ini ada pada neraca pembayaran, khususnya pada current account. Menaikkan suku bunga acuan adalah langkah logis untuk merespon current account kita yang masih akan defisit tahun depan jika dilihat dari strukturnya.

Dalam sepuluh tahun terakhir neraca transaksi berjalan kita selalu defisit, meskipun itu tidak selalu menjadi pemicu pelemahan rupiah. Pada tahun-tahun lalu defisit transaksi berjslan bisa diimbangi oleh surplusnya neraca modal karena defisit transaksi berjalan cukup rendah di kisaran 2 - 2,5 %,

Tetapi tahun ini situasinya berbeda. Neraca perdagangan yang biasanya surplus tahun ini defisit cukup besar, antara US$ 4 - 5 milyar. Jebloknya neraca perdagangan barang membuat current account kita berdarah-darah hingga melewati 3 %. 

Sementara itu neraca  perdagangan jasa yang setiap tahun defisit belum juga membaik. Sektor-sektor yang selalu bikin jeblok adalah transportasi dan asuransi yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional.
Aktifitas ekspor-impor kita masih terus menggunakan jasa transportasi asing, demikian pula asuransi.

Dengan defisitnya neraca perdagangan barang pada tahun ini, maka kita mengalami defisit di keseluruhan barang dan jasa.

Sumber defisit berikutnya adalah neraca pendapatan primer. Ini lagu lama yang hampir setiap waktu defisit akibat terlalu bersandar pada aliran modal asing.

Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2018 seperti menaikkan bea masuk tentunya ditujukan untuk mengerem laju impor kita sehingga current account dapat terdongkrak sedikit membaik. Ini celah sempit untuk berharap current account  tahun 2019 akan lebih baik.

Fokus kebijakan pemerintah menaikkan suku bunga sebenarnya untuk menjaga interest rate tetap menawan agar aliran modal masuk surplus. Tetapi itu bisa bumerang karena di balik itu ada potensi tekor di neraca pendapatan primer karena arus modal baik dari pembayaran dividen modal asing itu.

Selama ini kebijakan lalu lintas modal kita sangat liberal. Pemerintah tak pernah malakukan mitigasi aliran balik modal asing itu. Setiap triwulan kita sempoyongan menahan defitit neraca pembayaran primer antara US$ 7-8 milyar atau US$ 20-30 milyar setahun. Seandainya pemerintah mau berfokus pada mitigasi arus balik modal asing ini, maka dampaknya akan cukup signifikan guna mengerem laju pelebaran defisit current account.

Sementara untuk neraca pendapatan sekunder, transfer remittance dan sebagaimnya, biasanya surplus kecil, US$ 1-2 milyar, sehingga kalau kita total empat neraca pembentuk current account, kondisinya kita masih defisit. Ini akan selalu berulang selama kita gagal memperbaiki neraca perdagangan jasa, dan neraca pendapatan primer.

Arah kebijakan pemerintah, termasuk paket kebijakan nomor 16 yg lalu tidak secara langsung mengurangi tekornya current account, tetapi hanya mengimbangi defisit itu dengan memperbaiki neraca modal dan finansial.

Strategi  perluasan tax holiday dan sejenisnya itu semuanya untuk menambah daya tarik bagi asing sehingga meningkatkan investasi. Bila kebijakan ini sukses, kita akan kembali surplus di neraca modal tetapi akan terseok-seok menaggung arus baliknya.

Kondisi ini yang akan menjadi trigger nilai tukar. Merujuk pada neraca pembayaran tahun 2019 saya memperkirakan nilai tukar kita di kisaran Rp 15.200 sampai Rp 15.3000 per US$. Di semester I tahun depan rupiah dalam posisi tertekanan lebih besar, mungkin bisa sampai Rp 15.500/US$ tetapi ada kesempatan membaik di semester II. Nilai kurs itu tetap lebih lemah daripada asumsi APBN. Dengan kondisi ini cadangan defisa akan menurun.

Satu lagi yang berpengaruh adalah kondisi jatuh tempo utang-utang. Tahun 2019 utang jatuh tempo sedikit lebih rendah dibanding 2018 yang merupakan puncaknya tenggat utang. Dengan keadaan itu semua, maka nilai tukar akan terdampak cukup berat.

Bagaimana dengan perbankan? Dengan 3 sampai 4 kali kenaikan suku bunga, maka akhir tahun 2019 posisi bunga acuan akan ada di 6.75 % sd 7.0 %. Meski tergolong tinggi, angka itu diperkirakan tidak akan terlalu mengganggu penyaluran kredit perbankan karena sejauh yang kita amati, kredit perbankan tak secara kuat dipengaruhi oleh suku bunga. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah kondisi ekonomi. Perekonomian Indonesia itu tipikalnya lebih didrive oleh harga komoditas. Sedangkan harga komoditas tahun depan cenderung menurun dibanding 2018, tetapi masih lebih baik daripada tahun 2017.

Untuk kredit perbankan, proyeksinya akan lebih baik daripada 2017, tetapi menurun dari tahun 2018. Tahun 2019 dengan kenaikan suku bunga dan perlambatan ekonomi global maka kami proyeksikan kredit akan ada di angka 10-11 %

Penerbitan obligasi pemerintah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Surat Utang Negara (SUN) telah menjadi  salah...
Tahun 2019 adalah tahun krusial yang menjadi tahun pembuktian pemerintahan Jokowi-JK terhadap pencapaian target...