Minggu, 24 Juni 2018 12:59:51
Home | Artikel
Dibalik 'Jinaknya' Inflasi
Monday, 04 September 2017

Setelah menikmati inflasi relatif rendah pada tahun lalu, di tahun ini inflasi diperkirakan masih cukup jinak untuk dapat memenuhi target pemerintah yakni 4 persen. Sejak awal tahun hingga melewati momen Idul Fithri (Januari - Juli), inflasi masih di kisaran 2,6 persen, atau lebih tinggi 0,84 persen dibanding inflasi pada periode yang sama tahun lalu. Sementara inflasi untuk bulan Agustus, meskipun secara resmi belum diumumkan oleh BPS saat tulisan ini dibuat, diperkirakan hanya akan menyumbang kurang dari 0,1 persen terhadap total inflasi.

Inflasi volatile food (bahan pangan bergejolak) yang relatif rendah tahun ini khususnya selama Ramadan dan Idul Fithri sekilas menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam ‘menjinakkan’ harga pangan. Selama periode Januari hingga Juli, inflasi volatile food malah mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Perlu dicatat bahwa sepanjang tahun 2016, pada saat inflasi umum hanya 3 persen, inflasi bahan pangan bergejolak mencapai hampir 6 persen.

Pertanyaan yang layak dilontarkan kemudian adalah, apakah inflasi tahun ini sudah benar-benar dapat dijinakkan? Jika ditelisik lebih dalam, inflasi di tahun ini sebenarnya masih meninggalkan beberapa catatan yang kurang memuaskan. Pertama, pengendalian inflasi di tingkat konsumen dilakukan dengan cara menekan harga di tingkat produsen. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah, misalnya, jauh berada di bawah pasar, sehingga merugikan petani. Tidak heran jika nilai tukar petani untuk komoditas pangan yang berada di kisaran 100,6 saat ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di awal tahun lalu yang sempat mencapai 106,9.

Kedua, pengendalian inflasi juga masih banyak disumbangkan oleh suplai pangan dari luar negeri. Meski secara keseluruhan pertumbuhan impor barang konsumsi lebih rendah dibanding tahun lalu, impor bahan pangan justru meningkat lebih pesat. Sepanjang semester pertama tahun ini, pertumbuhan impor golongan bahan baku makanan dan minuman mencapai  52,5 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2016 yang mencapai 19,5 persen.

Ketiga, relatif stagnannya harga bahan pangan tahun ini juga disebabkan oleh harganya yang sudah terlalu tinggi sehingga sulit untuk meningkat lagi, terlebih di tengah penurunan daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah selama setahun terakhir.

Penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor penting yang menyebabkan kurang sehatnya inflasi selama setahun terakhir. Melemahnya daya beli masyarakat dapat dilihat pada hampir semua indikator. Konsumsi swasta pada semester pertama tahun ini secara year on year hanya tumbuh 4,94 persen, melemah dibanding semester awal 2016 yang mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan penjualan eceran melemah cukup drastis dari rata-rata 13% pada semester pertama 2016 menjadi hanya 5% pada periode yang sama tahun ini. Demikian pula halnya indikator-indikator lain seperti penjualan sepeda motor, penjualan listrik, serta upah buruh riil yang kesemuanya menunjukkan pelemahan dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, karakteristik yang membedakan inflasi di tahun ini dibanding tahun lalu adalah harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) yang justru mendorong cost-push inflation. Sejak awal tahun masyarakat sudah dikejutkan dengan penaikan sejumlah komponen biaya, mulai dari perpanjangan surat ijin kendaraan bermotor, tarif listrik, bahan bakar minyak, hingga pulsa telefon. Komponen administered prices sejak Januari hingga Juli tahun ini mengerek inflasi hingga 7,87 persen, padahal pada periode yang sama tahun lalu administered prices justru menyumbang deflasi sebesar 1,07.

Untuk dapat benar-benar menjinakkan inflasi secara lebih sehat, paling tidak ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, menghindari kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap kenaikan biaya hidup dan penurunan daya beli masyarakat, khususnya selama sisa waktu di tahun 2017 ini.

Di antaranya, dengan konsisten dalam menunda pengurangan subsidi listrik untuk golongan 900 VA dan 450 VA, mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang begitu besar. Memang ada kemungkinan sebagian dari subsidi listrik untuk golongan ini dimanfaatkan oleh rumah tangga yang masih tergolong mampu. Namun mekanisme pengalihan subsidi yang tidak hati-hati dan tidak didasarkan pada data-data yang akurat, tidak hanya akan berdampak pada pengguna yang mampu, tetapi juga mereka yang benar-benar miskin dan layak menerima subsidi. Jika ini terjadi, bukan hanya daya beli golongan berpenghasilan rendah yang akan semakin lemah, kegiatan usaha kecil dan mikro yang mengandalkan listrik bersubsidi juga akan mengalami penurunan daya saing akibat peningkatan biaya produksi.

Kedua, penguatan upaya stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok dan mengantisipasi momen-momen dimana terjadi permintaan peningkatan secara tajam. Upaya stabilisasi harga kebutuhan pangan semestinya tidak bias semata-mata kepada kepentingan konsumen seperti yang dilakukan selama ini, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan produsen, yakni para petani. Selain memberikan insentif secara tepat dan memadai bagi para petani pada sisi suplai, sejumlah permasalahan di sepanjang jalur distribusi mulai dari inefisiensi logistik dan keterbatasan infrastruktur, maraknya praktik-praktik spekulasi terutama menjelang bulan Ramadhan dan lebaran, serta lemahnya kontrol terhadap cadangan pangan, harus segera diatasi melalui pendekatan yang terintegrasi.

Peningkatan akurasi, kelengkapan dan sinkronisasi data antar institusi terkait kebutuhan, produksi dan cadangan bahan pangan pokok juga menjadi bagian yang sangat krusial dalam stabilisasi harga. Kasus kelangkaan sejumlah bahan pangan, seperti garam yang terjadi baru-baru ini, tidak lain adalah buah dari masih carut-marutnya persoalan data pangan di negeri ini.

Disamping itu, peran BULOG juga perlu terus diperkuat dari sisi wewenang, kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, dengan didukung oleh anggaran yang memadai. Tanpa ada penguatan BULOG secara serius, mustahil lembaga ini benar-benar dapat menjadi penyangga pangan nasional yang efektif dan berperan lebih besar dalam pengendalian inflasi.

Ketiga, menjaga stabilisasi Rupiah dengan terus mendorong peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Pasalnya, pelemahan nilai tukar Rupiah akan mendorong inflasi di dalam negeri (imported inflation). Meskipun saat ini Rupiah masih relatif stabil, peluang pelemahan Rupiah ke depan masih cukup terbuka karena dorongan faktor eksternal. Khususnya, kebijakan-kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang terus akan mendorong kenaikan suku bunga The Fed.

Tanpa political will yang kuat dari pemerintah dalam menjalankan strategi-strategi tersebut di atas, jinaknya inflasi hanyalah menjadi sebuah capaian semu dan inflasi akan terus menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Jika inflasi masih belum dapat benar-benar dikendalikan, daya beli dan kesejahteraan masyarakat masih akan rentan tergerus, dan menjadi penghalang bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

 

Artikel ini ditulis oleh Mohammad Faisal (Direktur CORE) dan dimuat di kolom perspektif harian Bisnis Indonesia (4 September 2017)

Penerbitan obligasi pemerintah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Surat Utang Negara (SUN) telah menjadi  salah...
Pada CORE Economic Outlook yang diselenggarakan pada bulan November tahun lalu, CORE telah memprediksi...