Minggu, 24 Juni 2018 01:01:56
Home | Core Media Discussion
CMD #20 Mitigasi Ekspektasi Harga Kebutuhan Pokok Momen Ramadan dan Lebaran
Wednesday, 07 September 2016

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia kembali mengadakan CORE Media Discussion (CMD) pada hari selasa,  29 Maret 2016. CMD kali mengangkat tema “Mitigasi Ekspektasi Harga Kebutuhan Pokok Momen Ramadan dan Lebaran” dengan pembicara Mohammad Faisal (Direktur Penelitian  CORE Indonesia) dan Tutum Rahanta (Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia [APRINDO]) serta Ngadiran (Sekjen, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia [APPSI]).

Pada kesempatan pertama direktur penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal memaparkan tentang kaitan inflasi dan bulan ramadhan yang hampir setiap tahunnya. Menurut perkiraan, inflasi pada bulan ramadhan akan meningkat satu persen karena harga pangan yang mengalami kenaikan yang signifikan sehingga inflasi umum pada bulan Juni-Juli berpotensi meningkat. Faktor utama yang menjadi pendorong terjadinya inflasi adalah kenaikan harga kebutuhan pokok seperti cabai merah keriting, gula, telur ayam, dan daging ayam ras.

Meskipun isu kenaikan harga daging sapi menjadi heboh di masyarakat tapi justru harga cabai yang mendorong terjadinya inflasi karena kenaikan harga cabai mencapai 11 persen. Selain harga cabai, harga gula pasir juga mengalami kenaikan tertinggi karena mencapai kenaikan hingga 17 persen. Meskipun Indonesia mempunyai Undang-undang nomor 7 tahun 2014 soal pengendalian pasokan dan harga bahan pokok namun kebijakan ini belum mampu mengatur tentang stabilisasi harga pangan. Seharusnya ada aturan turunan dari UU yang khusus mengatur stabilisasi harga pangan. Dalam aturan tersebut harus ada penetapan harga kebutuhan pokok prioritas, seperti beras, daging sapi, dan ayam ras. Faisal kemudian menutup paparannya tentang pentingnya ketersediaan data pangan yang akurat sebagai alat untuk menstabilkan harga pangan.

Dalam kesempatan lainnya wakil ketua umum APRINDO, Tutum Rahanta memaparkan operasi pasar yang kerpa dilakukan pemerintah perlu dinilai tidak mendidik dan menyesatkan. Mengapa demikian, dijelaskannya saat harga sedang naik, kemudia pemerintah mencari pedagang yang menjual harga rugi untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga rendah. Ditambahkannya selama bertahun-tahun membangun pasar kemudian dalam sekejap harga naik dan pemerintah ingin stabilkan harga yang gagal di pasar dengan membanting murah. Itu jelas sangat merugikan baik itu pedagang.

 

Sementara Ngadiran Sekjen APPSI menyatakan keinginan Presiden agar harga daging sapi berada di angka Rp 80 ribu/kg sulit untuk terealisasi. Hal ini dikarenakan harga daging sapi hidup di tingkat feedloter (broker) sudah mencapai 42 ribu. Ilustrasinya harga daging ditimbang Rp 42 ribu, kemudian daging tersebut menjadi daging karkas yang bobotnya menjadi 50% dari bobot sapi hidup. Penghitungannya menjadi dua kali lipat, yakni Rp 84 ribu. Harga itu juga belum ditambah kepala, jeroan, kulit, dan lainnya. Sehingga modal pedagang pasar itu paling sedikit mencapai Rp 109 ribu, harga ini sudah memperhitungkan margin. Jadi jika ingin harga daging mencapai Rp 80 ribu maka fedloter yang perlu dipantau pemerintah, tutupnya.

Penerbitan obligasi pemerintah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Surat Utang Negara (SUN) telah menjadi  salah...
Pada CORE Economic Outlook yang diselenggarakan pada bulan November tahun lalu, CORE telah memprediksi...